Terdakwa kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2010 lalu , Deddy Kusdinar, pasrah dalam menghadapi vonis majelis hakim hari ini. Bekas pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pembacaan putusan atas perkaranya.

Terdakwa kasus dugaan korupsi Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2010 lalu , Deddy Kusdinar, pasrah dalam menghadapi vonis majelis hakim hari ini. Bekas pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pembacaan putusan atas perkaranya.

"Ya siaplah. Insya Allah. Ya mau tidak mau disiap-siapin saja," kata Deddy kepada awak media di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/3).

Menurut kuasa hukum Deddy, Rudy Alfonso, dia juga berharap majelis hakim telah memutus perkara kliennya dengan jernih dan adil. Dia juga mengatakan, seharusnya bukan kliennya yang dihukum berat karena masih ada lagi pihak lain yang harus bertanggung jawab.

"Kami tentunya juga berharap besar kepada majelis hakim untuk menilai secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Siapa yang sebenarnya mengatur proyek, menggiring anggaran, dan menikmati uang korupsi Hambalang yang seharusnya dihukum seberat-beratnya," tulis Rudi melalui pesan singkat kemarin.

Rudi juga mengatakan, sidang vonis Deddy akan digelar pukul 10.00 pagi WIB. Dia pun juga berharap sidang dilakukan tepat waktu.

Menurut Rudy, Deddy hanyalah pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah mengikuti perintah atasan. Menurut dia, jangan sampai Deddy hanya menjadi tumbal di kasus itu, sementara pihak lain yang juga mesti bertanggung jawab malah lolos.

"Orang seperti Pak Deddy yang tidak menikmati uang haram dari Hambalang jangan dijadikan tumbal untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang punya hubungan dengan kekuasaan, dan bisa tertawa menyaksikan semua ini," sambung Rudy.

Rudy juga menjelaskan, yang dimaksud orang-orang yang punya hubungan kekuasaan adalah pihak yang berada dalam lingkar inti kasus. Seperti Muhammad Nazaruddin yang menggiring anggaran di DPR. Kemudian juga beberapa pihak lain yang mengupayakan supaya proyek Hambalang dibiayai dengan skema tahun jamak, meski melanggar aturan.

"Ada peran tangan-tangan kuat yang sudah terungkap juga. Kemudian aliran uang ke pihak-pihak tertentu yang menikmati suap," lanjut Rudy.

Meski demikian, Rudy telah meyakini KPK bakal akan menjerat pihak lain dalam kasus Hambalang. Bahkan dia telah meminta KPK untuk melakukan terobosan hukum supaya tidak terpaku pada perorangan saja.

"Kita percaya KPK akan obyektif dalam mengembangkan kasus ini dan menyeret tidak hanya mereka yang turut serta. Tetapi juga harus berani memberi terobosan untuk menghukum korporasi (perusahaan) jika memang ingin penegakan hukum yang tanpa pandang bulu," tandas Rudy.

Dua pekan lalu, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Deddy dengan pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi masa tahanan. Dia juga dituntut pidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Deddy juga dituntut dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp 300 juta, yang mesti dibayar selambat-lambatnya satu tahun setelah mendapat kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar maka akan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan Deddy adalah tidak mendukung program yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan korupsi dan efisiensi dan efektivitas anggaran, serta melanggar hak ekonomi dan sosial karena tidak bertanggung jawab pada anggaran. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah bersikap sopan selama masa persidangan, menyesali perbuatan, belum pernah dihukum, serta punya tanggungan keluarga yaitu dua anak kandung, dua anak angkat, dan seorang istri yang mengalami sakit lupus selama dua tahun.

Menurut jaksa dalam tuntutannya, Deddy melanggar dakwaan kedua. Yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHPidana.

saco-indonesia.com, Dua kali kalah atas Bayern Munich disebut Andres Iniesta akan membuat Barcelona belajar akan kesalahan sendiri. Ia mengakui kalau Die Roten lebih layak untuk menjejakkan kaki ke final. Barca harus dua kali mengakui kemenangan Bayern secara telak, 0-4 di leg pertama dan 0-3 di pertemuan kedua dinihari tadi. Hasil ini membuat Los Cules harus mengalami kekalahan agregat terbesar di Eropa sepanjang sejarah mereka.

saco-indonesia.com, Dua kali kalah atas Bayern Munich disebut Andres Iniesta akan membuat Barcelona belajar akan kesalahan sendiri. Ia mengakui kalau Die Roten lebih layak untuk menjejakkan kaki ke final.

Barca harus dua kali mengakui kemenangan Bayern secara telak, 0-4 di leg pertama dan 0-3 di pertemuan kedua dinihari tadi. Hasil ini membuat Los Cules harus mengalami kekalahan agregat terbesar di Eropa sepanjang sejarah mereka.

Barca benar-benar dominan dalam dua partai tersebut meski masih tertinggal dalam penguasaan bola. Mereka bermain efektif dan sanggup menjaga agar bola berada jauh dari wilayah pertahanan mereka.

Sebaliknya, Blaugrana yang tampil tanpa diperkuat pemain andalannya, Lionel Messi malam tadi, jarang benar-benar mengancam gawan Manuel Neuer. Padahal mereka memulai kompetisi Liga Champions sebagai tim yang lebih diunggulkan daripada Bayern.

Iniesta pun menyebut kegagalan ini sebagai momen untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan. Sedikit kecewa timnya tak mampu mengimbangi Bayern, ia pun mengakui bahwa lawannya itu memang lebih unggul secara permainan.

"Kekalahan ini seharusnya membantu kami belajar dari kesalahan kami, sesuatu yang tidak bisa kami lakukan di pertarungan ini. Kami juga harus mempersiapkan diri meski ketika menang dan menyadari masih ada beberapa tim kuat di luar sana harus kami kalahkan," kata Iniesta seperti dikutip AS.

"Tim ini mencoba segalanya untuk mengalahkan Bayern, tapi mereka tapi mereka mengalahkan kami karena mereka lebih kuat dan lebih terorganisir. Mereka mempermainkan kami di leg pertama dan leg kedua. Mereka sangatlah kuat dan kami rasa mereka layak di final. Mereka punya level kebugaran yang luar biasa dan mereka rileks."

"Ini melukai kami di mana kami tidak berada satu level dengan mereka, setiap satu orang dari kami memberikan segalanya di dua pertandingan, tapi ini tidak berjalan baik untuk kami," imbuhnya.

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo

 

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.