Biro Perjalanan Ibadah Haji November 2015 di Jakarta
Biro Perjalanan Ibadah Haji November 2015 di Jakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Biro Perjalanan Ibadah Haji November 2015 di Jakarta Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.
Berikut beberapa tips memilih lampu Hias:
1. Rumah minimalis akan telah memiliki terkesan lebih bersih, sederhana dan bergaya
Berikut beberapa tips memilih lampu Hias:
1. Rumah minimalis akan telah memiliki terkesan lebih bersih, sederhana dan bergaya dengan lampu hias minimalis juga. Adapun rumah dengan gaya klasik, untuk dapat menyoroti gaya klasiknya cocok dengan lampu kristal atau crystal chandelier
2. Untuk dapat menampilkan nilai estetika yang telah memiliki nilai lebih bahan yang digunakan untuk lampu hias harus menggunakan bahan yang cukup baik untuk dapat memberikan kesan tersendiri didalam ruangan. Ada banyak pilihan untuk bahan lampu hias seperti: kaca, kristal dari plastik, stainless steel, dan bahan – bahan alami seperti daun, rotan dan sebagainya.
3. Pilih bohlam yang telah terbuat dari bahan yang berkualitas, hemat energi, sistem pemasangannya mudah, ringan dan sesuai dengan estetika.
4. Agar Lampu hias tetap terlihat canti, rawatlah ornamen – ornamen lampu dengan membersihkannya secara berkala dengan kain kering yang halus atau kemoceng.
Kalau terbuat dari kaca dan dapat di lepaskan, Anda juga dapat mencuci kaca dengan dengan air dan sedikit sabun. Lalu keringkan dan setiap bagiannya harus dibersihkan dengan hati – hati agar tidak tergores atau pecah.
5. Pemilihain lampu hias juga harus mempertimbangkan ukuran besar atau kecilnya suatu ruangan. Misalnya untuk ruangan yang kecil, alangkah baiknya anda telah memilih lampu yang juga ukurannya tidak terlalu besar.
Untuk dapat menghemat Ruangan dan untuk menambah cahaya, anda juga dapat memilih lampu hias yang menempel pada langit – langit atau downlight. Dan sebaliknya, apabila ruangan anda besar maka alangkah baiknya anda memilih lampu hias gantung.
6. Untuk kamar yang membutuhkan cahaya terang, seperti ruang tamu, Ruang keluarga dan ruang makan, anda juga dapat memilih lampu kuning atau putih.
Sedangkan untuk suasana dramatis, seperti kamar tidur anda harus menggunakan lampu yang berwarna kebiruan.
RISALAH NABAWI TOUR
Risalah adalah tugas yang dipikulkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi was salam untuk menyampaikan wahyu yang
Risalah adalah tugas yang dipikulkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi was salam untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat muslim, selain itu Risalah yang dibawa Nabi Muhammad shalallahu alaihi was salam juga memiliki keistimewaan dari segi peruntukan. Jika, nabi-nabi sebelumnya membawa risalah khusus untuk ummat tertentu, maka risalah kenabian Muhammad shalallahu alaihi was salam diperuntukkan bagi seluruh ummat hingga hari kiamat. Allah subhanahu wa ta’ala telah mengamanahkan beban risalah ini hanya kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi was salam. Dan diantara risalah yang Allah turunkan adalah rukun-rukun Iman dan Islam, termasuk didalamnya adalah menunaikan ibadah Haji dan Umroh.
Penertian Haji Dan Umroh
Pengertian Umroh bahasa artinya berkunjung, sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke ka’bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umrah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah.
Umrah disebut juga haji kecil, karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji misalnya tentang syarat-syarat, rukun, atau larangan-larangannya. Apalagi perintah umrah disejajarkan dengan perintah haji. Allah berfirman :
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah (Al-Baqoroh:196).
tetapi pelaksanaan umrah lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Umrah dapat dilaksanan sewaktu-waktu sepanjang tahun, baik di dalam bulan haji atau sebelum maupun sesudahnya.
Bisa melaksanakan ibadah Umroh ke tanah suci adalah impian setiap muslim. Tentu, tidak akan ada hamba Allah yang menolak menikmati kesempatan beribadah di negeri para nabi, menapaki jejak Rosulullah untuk bersujud di hadapan ka’bah secara langsung. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini dikarenakan jarak yang memisahkan, untuk berumroh, seorang muslim harus merogoh saku lebih dalam untuk memperoleh kesempatan ini.
Dalam hal yang paling mandasar dibutuhkan oleh setiap Jama’ah yang menjalankan ibadah umroh adalah kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan rutinitas ibadah umroh itu sendiri dari keberangkatan sampai akhirnya kembali lagi kerumah masing-masing.
Begitu juga dengan makna disetiap ritual Umroh itu sendiri mempunyai artian yang berbeda-beda. Didalamnya berlangsung sebuah peristiwa sosial, yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah SWT,melainkan juga tentang manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Mempererat tali silaturahim diantara Jama’ah memiliki banyak manfaat bagi kita semua, salah satunya mendapat Ridho dari Allah SWT dan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan,
Orang yang hendak pergi menunaikan ibadah Umroh biasanya menggunakan jasa KBIH atau perusahaan penyelenggara ibadah Umroh untuk menyiapkan segala kebutuhan seperti visa umroh, tiket pesawat, akomodasi, memandu seluruh kegiatan ibadah umroh selama ditanah suci.
Dengan demikian, jamaah tinggal mempersiapkan diri untuk berangkat ketanah suci dan melaksanakan ibadah umroh supaya meraih keutamaan dan pahala dari Allah SWT. Supaya tujuan ibadah umroh terpenuhi,
Penting bagi Jama’ah untuk mencari KBIH atau perusahaan penyelenggara ibadah umroh yang baik, jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya dan mengakomodasi segala kebutuhan selama berlangsungnya ibadah Umroh tersebut.
Perusahaan penyelenggara ibadah umroh diharapkan dapat memenuhi harapan para Jama’ah yaitu memperoleh ibadah yang khusu, aman, nyaman, dapat memahami segala macam bentuk dan makna
dari ibadah Umroh itu sendiri dan sesuai dengan apa yang di syariatkan oleh Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Salah memilih KBIH atau perusahaan penyelenggara umroh akan berdampak buruk bagi kesejahtraan Jama’ah, sehingga tentunya akan mempengaruhi kelancaran dan kualitas ibadah.
RISALAH WISATA NABAWI yang berdiri sejak tahun 2012 memberikan solusi tepat bagi para Jama’ah dengan menawarkan pelayanan yang prima, tanggap dan optimal untuk membantu para Jama’ah dalam menjalankan ibadah Umroh. Bagi kami, tiada hari tanpa menolong sesama, keberhasilan, kekhusu’an dan kepuasan para jama’ah selama menjalankan ibadah umroh adalah kebanggan tersendiri bagi kami sebagai penyelenggara ibadah Umroh. Alhamdulillah selama kami telah membantu para Jama’ah dari berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah jawa barat dalam menjalankan ibadah umroh.
Sebelum keberangkatan, kami berbagi pengetahuan akan hal-hal yang dasar dalam ibadah Umroh dan berbagai macam persiapan sebelum meninggalkan Tanah Air. Mengadakan Manasik Umroh yang rutin kami lakukan menjadi sangat penting bagi Jama’ah, khususnya bagi para Jama’ah yang baru pertama kali menjalankan ibadah umroh
RISALAH WISATA NABAWI didukung oleh asatizd lulusan Timur Tengah yang sangat berpengalaman dalam memberikan pengetahuan akan ibadah serta menanamkan nilai-nilah dari ibadah sesuai dengan RISALAH Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama atau pasca Umroh. Muthawif yang handal dalam bidangnya, tanggap, cekatan. team yang muda, ramah, sopan, enerjik, bersahabat akan memudahkan Jama’ah mendapatkan pelayanan yang maksimal sebelum dan sesudah menjalankan ibadah Umroh,
RISALAH WISATA NABAWI menawarkan berbagai jenis paket Umroh. Mulai dari paket regular, paket keluarga, peket super hemat, sampai paket Umroh plus liburan yaitu Jama’ah akan diajak berlibur sebelum atau sesudah ibadah selesai. Liburan yang ditawarkan ketempat-tempat bersejarah di Arab Saudi dan wisata kebeberapa Negara timur tengah lainnya.
Makna Risalah Versi Risalah Nabawi Tour
Ridho Illahi yang selalu kami kejar dan Ramah dalam berinteraksi
Ibadah yang sesuai dengan Sunnah Rosulullah shallallahu alaihi wasallam.
Sopan dalam berbicara, Santun dalam berbuat, bersahabat dengan semua eleman masyarakat dan Silaturahim selalu kami jaga
Amanah selama menjalankan tugas.
Layanan yang maksimal bagi para Jama’ah dari proses pemberangkatan sampai kembali ke Tanah Air,
Aman dalam perjalanan dengan asuransi terpercaya.
Hikmah disetiap langkahnya. Perjalanan yang penuh Hikmah dan Pelajaran disetiap proses kegiatan Umroh akan memberikan makna tersendiri bagi para Jamaah.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
Advertisement Politics Obama Finds a Bolder Voice on Race Issues
As he reflected on the festering wounds deepened by race and grievance that have been on painful display in America’s cities lately, President Obama on Monday found himself thinking about a young man he had just met named Malachi.
A few minutes before, in a closed-door round-table discussion at Lehman College in the Bronx, Mr. Obama had asked a group of black and Hispanic students from disadvantaged backgrounds what could be done to help them reach their goals. Several talked about counseling and guidance programs.
“Malachi, he just talked about — we should talk about love,” Mr. Obama told a crowd afterward, drifting away from his prepared remarks. “Because Malachi and I shared the fact that our dad wasn’t around and that sometimes we wondered why he wasn’t around and what had happened. But really, that’s what this comes down to is: Do we love these kids?”
Many presidents have governed during times of racial tension, but Mr. Obama is the first to see in the mirror a face that looks like those on the other side of history’s ledger. While his first term was consumed with the economy, war and health care, his second keeps coming back to the societal divide that was not bridged by his election. A president who eschewed focusing on race now seems to have found his voice again as he thinks about how to use his remaining time in office and beyond.
In the aftermath of racially charged unrest in places like Baltimore, Ferguson, Mo., and New York, Mr. Obama came to the Bronx on Monday for the announcement of a new nonprofit organization that is being spun off from his White House initiative called My Brother’s Keeper. Staked by more than $80 million in commitments from corporations and other donors, the new group, My Brother’s Keeper Alliance, will in effect provide the nucleus for Mr. Obama’s post-presidency, which will begin in January 2017.
“This will remain a mission for me and for Michelle not just for the rest of my presidency but for the rest of my life,” Mr. Obama said. “And the reason is simple,” he added. Referring to some of the youths he had just met, he said: “We see ourselves in these young men. I grew up without a dad. I grew up lost sometimes and adrift, not having a sense of a clear path. The only difference between me and a lot of other young men in this neighborhood and all across the country is that I grew up in an environment that was a little more forgiving.”
Organizers said the new alliance already had financial pledges from companies like American Express, Deloitte, Discovery Communications and News Corporation. The money will be used to help companies address obstacles facing young black and Hispanic men, provide grants to programs for disadvantaged youths, and help communities aid their populations.
Joe Echevarria, a former chief executive of Deloitte, the accounting and consulting firm, will lead the alliance, and among those on its leadership team or advisory group are executives at PepsiCo, News Corporation, Sprint, BET and Prudential Group Insurance; former Secretary of State Colin L. Powell; Senator Cory Booker, Democrat of New Jersey; former Attorney General Eric H. Holder Jr.; the music star John Legend; the retired athletes Alonzo Mourning, Jerome Bettis and Shaquille O’Neal; and the mayors of Indianapolis, Sacramento and Philadelphia.
The alliance, while nominally independent of the White House, may face some of the same questions confronting former Secretary of State Hillary Rodham Clinton as she begins another presidential campaign. Some of those donating to the alliance may have interests in government action, and skeptics may wonder whether they are trying to curry favor with the president by contributing.
“The Obama administration will have no role in deciding how donations are screened and what criteria they’ll set at the alliance for donor policies, because it’s an entirely separate entity,” Josh Earnest, the White House press secretary, told reporters on Air Force One en route to New York. But he added, “I’m confident that the members of the board are well aware of the president’s commitment to transparency.”
The alliance was in the works before the disturbances last week after the death of Freddie Gray, the black man who suffered fatal injuries while in police custody in Baltimore, but it reflected the evolution of Mr. Obama’s presidency. For him, in a way, it is coming back to issues that animated him as a young community organizer and politician. It was his own struggle with race and identity, captured in his youthful memoir, “Dreams From My Father,” that stood him apart from other presidential aspirants.
But that was a side of him that he kept largely to himself through the first years of his presidency while he focused on other priorities like turning the economy around, expanding government-subsidized health care and avoiding electoral land mines en route to re-election.
After securing a second term, Mr. Obama appeared more emboldened. Just a month after his 2013 inauguration, he talked passionately about opportunity and race with a group of teenage boys in Chicago, a moment aides point to as perhaps the first time he had spoken about these issues in such a personal, powerful way as president. A few months later, he publicly lamented the death of Trayvon Martin, a black Florida teenager, saying that “could have been me 35 years ago.”
That case, along with public ruptures of anger over police shootings in Ferguson and elsewhere, have pushed the issue of race and law enforcement onto the public agenda. Aides said they imagined that with his presidency in its final stages, Mr. Obama might be thinking more about what comes next and causes he can advance as a private citizen.
That is not to say that his public discussion of these issues has been universally welcomed. Some conservatives said he had made matters worse by seeming in their view to blame police officers in some of the disputed cases.
“President Obama, when he was elected, could have been a unifying leader,” Senator Ted Cruz of Texas, a Republican candidate for president, said at a forum last week. “He has made decisions that I think have inflamed racial tensions.”
On the other side of the ideological spectrum, some liberal African-American activists have complained that Mr. Obama has not done enough to help downtrodden communities. While he is speaking out more, these critics argue, he has hardly used the power of the presidency to make the sort of radical change they say is necessary.
The line Mr. Obama has tried to straddle has been a serrated one. He condemns police brutality as he defends most officers as honorable. He condemns “criminals and thugs” who looted in Baltimore while expressing empathy with those trapped in a cycle of poverty and hopelessness.
In the Bronx on Monday, Mr. Obama bemoaned the death of Brian Moore, a plainclothes New York police officer who had died earlier in the day after being shot in the head Saturday on a Queens street. Most police officers are “good and honest and fair and care deeply about their communities,” even as they put their lives on the line, Mr. Obama said.
“Which is why in addressing the issues in Baltimore or Ferguson or New York, the point I made was that if we’re just looking at policing, we’re looking at it too narrowly,” he added. “If we ask the police to simply contain and control problems that we ourselves have been unwilling to invest and solve, that’s not fair to the communities, it’s not fair to the police.”
Moreover, if society writes off some people, he said, “that’s not the kind of country I want to live in; that’s not what America is about.”
His message to young men like Malachi Hernandez, who attends Boston Latin Academy in Massachusetts, is not to give up.
“I want you to know you matter,” he said. “You matter to us.”