Promo Paket Haji Jauari 2016 di Jakarta Selatan Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Promo Paket Haji Jauari 2016 di Jakarta Selatan Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.
saco-indonesia.com, Jenazah seorang tenaga kerja wanita asal Kota Binjai, Sumatera Utara telah ditemukan nelayan dalam kondisi y
saco-indonesia.com, Jenazah seorang tenaga kerja wanita asal Kota Binjai, Sumatera Utara telah ditemukan nelayan dalam kondisi yang telah membusuk di dalam peti jenazah yang terapung di perairan laut Bagansiapiapi Sinaboi Provinsi Riau.
"Ketika ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk di dalam peti mati dan terapung di laut," kata salah seorang keluarga korban tenaga kerja wanita (TKW) asal Binjai itu, Sri Nilawati, di Binjai, Senin.
Sri Nilawati juga menjelaskan bahwa adiknya itu, Anita Purnama Boru Huahuruk yang berusia (35) tahun , yang juga merupakan warga Jalan Bintara Kelurahan Satria Kota Binjai, yang bekerja di Malaysia sejak beberapa waktu yang lalu.
Mayat adiknya itu pertama kali telah ditemukan oleh nelayan dalam keadaan yang sudah membusuk di dalam peti dan terapung di laut di perairan Bagansiapiapi Sinaboi Provinsi Riau.
TKW yang telah meninggal dunia dengan kondisi mayat membusuk ini telah diketahui berkat informasi yang telah diterima dari polisi Airud Riau yang telah menghubungi mereka.
"Dari situlah kami dapat mengetahui bahwa adikku itu sudah meninggal dunia dalam keadaan membusuk di dalam peti mati," katanya.
Ditemukannya mayat adiknya itu berkat adanya buku paspor, cincin, kalung emas dan nomor hp di dalam dompetnya.
Sri Nilawati juga menjelaskan bahwa korban rencananya di Malaysia bekerja di rumah makan, namun sesampainya di sana ternyata menjadi pembantu rumah tangga.
Korban pergi ke Malaysia pada bulan Agustus 2013 lalu, melalui sebuah agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri. "Namun kami tidak mengetahui perusahaan yang memberangkatkannya," katanya.
Sementara itu salah seorang adik korban lainnya, Faisal, juga menyatakan saat dirinya sampai di Bagansiapiapi Sinaboi untuk menjemput, kondisi mayat sudah tidak bisa dilihat karena sudah busuk, namun pihak keluarga yakin itu mayat Anita, karena terdapat tato bunga mawar di pundaknya dan indentitas lainnya.
Kemudian mayat yang dibungkus plastik di dalam peti jenazah itu dibawa pulang untuk segera dikebumikan. Kini keluarga belum tahu apa penyebab kematian korban hingga mayatnya bisa dibuang dan terapung ke laut.
Keluarga juga berharap kepada pemerintah untuk segera mengungkap kematian korban, karena pada saat dia pergi dari rumah dalam keadaan sehat, kata Faisal.
Editor : Dian Sukmawati
Ada Harapan Baru untuk Terapi Diabetes Tipe 2
Satu demi satu
misteri penyebab diabetes melitus tipe 2 mulai terungkap.
Oleh IRWAN JULIANTO
Saco-Indonesia.com,- Satu demi satu
misteri penyebab diabetes melitus tipe 2 mulai terungkap. Para peneliti Harvard School of Public
Health (HSPH) baru saja memublikasikan temuan mereka bahwa ada satu jenis protein atau hormon
khusus yang ditemukan dalam sel-sel lemak yang terbukti membantu mengatur bagaimana gula darah
dikendalikan dan dimetabolisasi untuk energi di dalam hati. Ini dikatakan akan membuka salah
satu jalan bagi pengobatan diabetes tipe 2 yang menjangkiti ratusan juta penduduk dunia.
Diabetes tipe ini tidak bergantung pada insulin dan terjadi pada orang-orang
dewasa (adult onset), berbeda dengan diabetes tipe 1 yang bergantung pada insulin dan terjadi
sejak bayi. Diabetes tipe 2 dapat didefinisikan sebagai suatu kelainan metabolik yang ditandai
dengan tingginya kadar glukosa darah akibat terjadinya kekurangan dan resistansi insulin.
Kemampuan sel-sel beta pankreas berkurang bahkan rusak sehingga pasien mulai mengalami diabetes,
dengan gejala-gejala seperti banyak makan (polifagia), banyak minum (polidipsia), dan banyak
kencing (poliuria).
Jumlah kasus diabetes tipe 2 hampir sepuluh kali lipat
kasus diabetes tipe 1 yang terjadi karena kerusakan pankreas sejak bayi. Hingga sekarang
diyakini bahwa kegemukan menjadi penyebab utama terjadinya diabetes tipe 2 pada orang-orang yang
memang secara genetis sudah membawa gen pembawa penyakit ini.
Dua-tiga dekade
lalu sudah diketahui adanya hubungan antara kegemukan dan diabetes tipe 2, tetapi belum jelas
apakah kegemukan memicu diabetes jenis ini ataukah hanya mempercepat terjadinya. Riset di
Amerika Serikat menunjukkan, orang-orang dengan obesitas tiga kali lebih mudah terjangkit
diabetes dibandingkan dengan mereka yang tidak kegemukan. Makin tua seseorang, risiko terkena
diabetes tipe 2 juga kian besar. Orang-orang berusia 65 tahun, misalnya, lebih mungkin terserang
dibandingkan dengan mereka yang berusia di bawah 20 tahun.
Diabetes tipe 2
juga diketahui erat hubungannya dengan faktor keturunan. Jika dalam keluarga Anda ada yang
mengidap diabetes, kemungkinan Anda terjangkit diabetes cukup besar.
Jika
ayah atau ibu Anda dan kakek atau nenek serta bibi atau paman Anda menderita penyakit ini,
peluang Anda mengalami diabetes tipe 2 mendekati 85 persen. Jika ayah dan nenek mengidap
diabetes, risiko Anda cuma 60 persen. Jika hanya ibu yang menderita, maka 22 persen risikonya
bagi Anda akan menderita pula.
Diabetes tipe 2 umumnya terjadi pada orang
dewasa akibat perubahan gaya hidup, berkurangnya kegiatan jasmani, dan jenis makanan/minuman
yang serba fast food dan soft drink. Namun, saat ini diabetes tipe 2 ditemukan juga pada anak-
anak dan remaja di Asia.
Penyakit kronis ini diyakini menyebabkan usia
harapan hidup bagi penderitanya sepuluh tahun lebih pendek dibandingkan dengan orang-orang
non-diabetik akibat komplikasi penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal ginjal. Diabetes tipe
2 juga menyebabkan kecacatan, seperti kebutaan akibat komplikasi retinopati dan meningkatnya
risiko sebesar 20 kali amputasi tungkai bawah. Pengidap diabetes ini mudah lupa dan mengalami
impotensi.
Multipatologi
Selama berpuluh
tahun para peneliti dan dokter dihadapkan pada misteri: tidak semua orang yang kegemukan atau
resistan terhadap insulin mengidap diabetes tipe 2. Bahkan, cukup banyak orang yang amat gemuk
tak terserang penyakit ini. Para ilmuwan lalu berteori bahwa ada suatu faktor yang tak dikenal
yang terlibat dalam metabolisme glukosa dalam hati, dan mungkin kehadiran atau absennya elemen
ini, dapat menentukan siapa yang terkena diabetes tipe 2.
Dalam jurnal Cell
Metabolism edisi 7 Mei 2013, para peneliti HSPH mengungkapkan, dunia ilmiah sudah lama
mengetahui bahwa salah satu peristiwa kunci bagi berkembangnya diabetes tipe 2 adalah produksi
glukosa yang tak terkontrol dari hati.
”Namun, mekanisme yang
mendasarinya tetap masih sukar dipahami,” kata Gökhan S Hotamisligil, Kepala
Departemen Genetika dan Penyakit-penyakit Kompleks, dan JS Simmons, profesor genetika dan
metabolisme di HSPH. ”Kami sekarang berhasil mengidentifikasi aP2 sebagai suatu hormon
baru yang dikeluarkan dari sel-sel lemak yang mengontrol fungsi kritis ini.”
Lewat percobaan dengan mencit di laboratorium memakai teknologi mutakhir ditemukan bahwa
jika jumlah aP2 berlebih, timbullah diabetes. Sebaliknya, jika hormon ini diblok atau di-
switch-off, produksi glukosa dari hati dapat dikontrol lebih baik sehingga manifestasinya berupa
diabetes tipe 2 dan penyakit-penyakit metabolik lainnya pun dapat dicegah.
Kemampuan sebuah organ—dalam hal ini jaringan lemak—begitu langsung dan menentukan
dalam mengendalikan tindakan organ lain, yaitu hati, amat menarik, kata Hotamisligil.
”Kami menduga sistem komunikasi antara jaringan lemak dan hati telah berevolusi untuk
membantu sel-sel lemak memberi komando kepada hati untuk menyuplai tubuh dengan glukosa pada
saat-saat terjadinya kekurangan nutrien. Betapa pun, ketika sel-sel lemak yang membesar
kehilangan kendali terhadap sinyal ini karena kondisi obesitas, tingkat aP2 dalam darah naik,
glukosa diguyurkan ke dalam aliran darah dan tidak dapat dibersihkan oleh jaringan-jaringan
lain. Hasilnya adalah tingginya kadar glukosa darah dan diabetes 2.”
Guru Besar FK UI yang mendalami diabetes, Sidartawan Soegondo, menyatakan, temuan para ilmuwan
Harvard ini merupakan sumbangan berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran. ”Akhir-akhir
ini saya mengajarkan bahwa diabetes tipe 2 adalah penyakit dengan multipatologi,” ujarnya
ketika dihubungi pada Selasa (21/5). Kini, selain organ pankreas, diabetes tipe 2 diketahui pula
dipicu juga oleh metabolisme sembilan organ lain, antara lain hati dan ginjal.
Sumber
:Kompas
Cetak/http://health.kompas.com/read/2013/05/22/06524140/Harapan.Baru.untuk.Terapi.Diabetes.Tipe.2
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
Advertisement
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
Nepal’s Young Men, Lost to Migration, Then a Quake
KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.
Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.
“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”
Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.