JAKARTA - Partai
Demokrat berulang kali menyatakan minat untuk meminang Gubernur DKI Jakarta yang juga kader
Partai Demokrasi In
JAKARTA - Partai Demokrat
berulang kali menyatakan minat untuk meminang Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), untuk disertakan dalam konvensi
penjaringan calon presiden (capres).
Namun tampaknya partai
pemenang Pemilu 2009 itu masih belum memiliki nyali untuk meminang Jokowi. Pasalnya, penentuan
capres di PDI Perjuangan ada di kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat merasa
tidak mampu untuk meminta izin kepada Mega terkait hal tersebut.
"Enggak ada lobi-lobi. Kalau lobi, nanti dibantai Ibu Megawati. Siapa yang mau
dimarahi Ibu Megawati," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sophacua di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2013).
Selain itu, Partai
Demokrat juga tidak akan mengundang siapa pun, termasuk Jokowi, untuk mengikuti konvensi yang
segera dilakukan pada bulan ini.
"Kita tidak
mengundang, kalau mau, ya daftar. Nanti malah banyak sekali yang ikut kalau kita undang,"
tegas Max.
Sementara sebagian penduduk Jakarta
mengutuk musibah banjir yang terjadi hampir setiap datangnya hujan besar, penduduk di wilayah
lain justeru menghadapi bahaya kekeringan.
BANDUNG, Saco-Indonesia.com -
Sementara sebagian penduduk Jakarta mengutuk musibah banjir yang terjadi hampir setiap datangnya
hujan besar, penduduk di wilayah lain justeru menghadapi bahaya kekeringan. Hal ini terungkap
dalam penyampaian makalah di Sidang Kolokium Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian
Pekerjaan Umum, Rabu (15/5/2013).
Perubahan intensitas kekeringan tersebut
menimbulkan kerentanan terhadap sektor pertanian, terutama padi dan palawija.
-- Wanny M Putuhena
Subjek mengenai kekeringan ini disampaikan oleh Wanny K.
Adidarma berdasakan makalah berjudul "Perubahan Ciri Kekeringan Pertanian di Pulau
Jawa". Makalah tersebut merupakan karyanya bersama William M. Putuhena.
Wanny
mengatakan, karakteristik musibah kekeringan jauh berbeda dengan musibah banjir. Musibah banjir
dapat diantisipasi dengan tindakan-tindakan spontan, sementara kekeringan dapat datang
perlahan-lahan tanpa mampu diantisipasi.
Inilah jenis bencana yang seringkali mengalami
overlapping dengan pemberitaan bencana banjir. Padahal, keduanya merupakan musibah
berbahaya.
"Dampak dari perubahan iklim terhadap kekeringan sudah mulai terasa di
beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan intensitas kekeringan tersebut menimbulkan kerentanan
terhadap sektor pertanian, terutama padi dan palawija," ujar Wanny.
Untuk
membuktikan hal tersebut, Wanny melakukan penelitian di lima lokasi. Kelimanya yaitu, wilayah
Cidanau Cilisung Ciliman, wilayah Cirebon, Pemali Comal beserta Daerah Aliran Sungai (DAS)
Pemali dan DAS Comal, DAS Solo Hulu, dan wilayah Kedu. Kajian dilakukan oleh Wanny dan William
itu menyiratkan bahwa jenis kekeringan pertanian mempunyai hubungan dengan dampaknya.
Kekeringan pertanian digambarkan oleh intensitas kekeringan yang pada umumnya kurang dari
220mm/bulan dan durasi kekeringan kurang dari sembilan bulan. Selama dua hingga tiga dasawarsa
terakhir, intensitas kekeringan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan durasi kekeringan
terutama bagi tanaman padi. Kekeringan untuk padi yang terjadi pada tahun-tahun kering sifatnya
lebih merata secara ruang dibandingkan kekeringan untuk palawija.
"Kekeringan
pertanian terjadi karena kurangnya hujan bulanan, padahal kebutuhan air lebih banyak," kata
Wanny.
Perubahan ciri kekeringan pertanian terjadi dalam bentuk pergeseran tingkat
keparahan, makin besar periode ulang, artinya semakin parah. Sementara itu, setiap wilayah juga
memiliki perubahan berbeda, namun secara garis besar tingkat kekeringan semakin parah. Lewat
penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh Wanny dan William, tampak tren terjadinya
kekeringan di wilayah-wilayah sampel tersebut.
"Kalau kita tahu dengan pasti
intensitasnya berapa, kita bisa tahu kapan kekeringan dapat terjadi," ujarnya.
Editor :Liwon Maulana(galipat)
sumber:Kompas.com
From sea to shining sea, or at least from one side of the Hudson to the other, politicians you have barely heard of are being accused of wrongdoing. There were so many court proceedings involving public officials on Monday that it was hard to keep up.
In Newark, two underlings of Gov. Chris Christie were arraigned on charges that they were in on the truly deranged plot to block traffic leading onto the George Washington Bridge.
Ten miles away, in Lower Manhattan, Dean G. Skelos, the leader of the New York State Senate, and his son, Adam B. Skelos, were arrested by the Federal Bureau of Investigation on accusations of far more conventional political larceny, involving a job with a sewer company for the son and commissions on title insurance and bond work.
The younger man managed to receive a 150 percent pay increase from the sewer company even though, as he said on tape, he “literally knew nothing about water or, you know, any of that stuff,” according to a criminal complaint the United States attorney’s office filed.
The success of Adam Skelos, 32, was attributed by prosecutors to his father’s influence as the leader of the Senate and as a potentate among state Republicans. The indictment can also be read as one of those unfailingly sad tales of a father who cannot stop indulging a grown son. The senator himself is not alleged to have profited from the schemes, except by being relieved of the burden of underwriting Adam.
The bridge traffic caper is its own species of crazy; what distinguishes the charges against the two Skeloses is the apparent absence of a survival instinct. It is one thing not to know anything about water or that stuff. More remarkable, if true, is the fact that the sewer machinations continued even after the former New York Assembly speaker, Sheldon Silver, was charged in January with taking bribes disguised as fees.
It was by then common gossip in political and news media circles that Senator Skelos, a Republican, the counterpart in the Senate to Mr. Silver, a Democrat, in the Assembly, could be next in line for the criminal dock. “Stay tuned,” the United States attorney, Preet Bharara said, leaving not much to the imagination.
Even though the cat had been unmistakably belled, Skelos father and son continued to talk about how to advance the interests of the sewer company, though the son did begin to use a burner cellphone, the kind people pay for in cash, with no traceable contracts.
That was indeed prudent, as prosecutors had been wiretapping the cellphones of both men. But it would seem that the burner was of limited value, because by then the prosecutors had managed to secure the help of a business executive who agreed to record calls with the Skeloses. It would further seem that the business executive was more attentive to the perils of pending investigations than the politician.
Through the end of the New York State budget negotiations in March, the hopes of the younger Skelos rested on his father’s ability to devise legislation that would benefit the sewer company. That did not pan out. But Senator Skelos did boast that he had haggled with Gov. Andrew M. Cuomo, a Democrat, in a successful effort to raise a $150 million allocation for Long Island to $550 million, for what the budget called “transformative economic development projects.” It included money for the kind of work done by the sewer company.
The lawyer for Adam Skelos said he was not guilty and would win in court. Senator Skelos issued a ringing declaration that he was unequivocally innocent.
THIS was also the approach taken in New Jersey by Bill Baroni, a man of great presence and eloquence who stopped outside the federal courthouse to note that he had taken risks as a Republican by bucking his party to support paid family leave, medical marijuana and marriage equality. “I would never risk my career, my job, my reputation for something like this,” Mr. Baroni said. “I am an innocent man.”
The lawyer for his co-defendant, Bridget Anne Kelly, the former deputy chief of staff to Mr. Christie, a Republican, said that she would strongly rebut the charges.
Perhaps they had nothing to do with the lane closings. But neither Mr. Baroni nor Ms. Kelly addressed the question of why they did not return repeated calls from the mayor of Fort Lee, N.J., begging them to stop the traffic tie-ups, over three days.
That silence was a low moment. But perhaps New York hit bottom faster. Senator Skelos, the prosecutors charged, arranged to meet Long Island politicians at the wake of Wenjian Liu, a New York City police officer shot dead in December, to press for payments to the company employing his son.
Sometimes it seems as though for some people, the only thing to be ashamed of is shame itself.