saco-indonesia.com, Ratusan penduduk Kabupaten Kebumen Jawa Tengah terpaksa harus mengungsi karena banjir dan longsor yang telah
saco-indonesia.com, Ratusan penduduk Kabupaten Kebumen Jawa Tengah terpaksa harus mengungsi karena banjir dan longsor yang telah melanda di sejumlah wilayah. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyatakan wilayahnya dalam masa tanggap darurat selama tiga minggu.
"Saat ini masa tanggap darurat telah diperpanjang dari dua minggu sampai tiga minggu, terhitung dari tanggal 19 Desember kemarin," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kebumen, Budi Satrio, Senin (23/12).
Dari data yang telah tercatat di BPBD Kebumen, saat ini ada sekitar 660 warga yang masih tinggal di tempat pengungsian. Para penduduk juga masih bertahan di tempat pengungsi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang melanda daerah tersebut sejak sepekan terakhir. Dia juga mengungkapkan, ketinggian banjir sudah mencapai lebih dari satu meter.
Bahkan, Budi juga menambahkan, hingga Senin siang (23/12) ada sekitar 150 penduduk Dukuh Bulusari Desa Madurejo Kecamatan Puring yang masih terisolir karena jalan terendam air cukup tinggi. Akses menuju desa tersebut hanya bisa dilalui dengan menggunakan dengan perahu karet.
"Kami juga masih membujuk warga yang masih bertahan agar mau dievakuasi. Karena kami khawatir hujan masih turun dan dapat menyebabkan banjir semakin besar," jelasnya.
Budi juga melanjutkan, sebagian besar penduduk setempat enggan dievakuasi lantaran takut kehilangan harta benda. Namun, BPBD Kebumen juga sudah menyiapkan tiga perahu karet untuk dapat melakukan evakuasi jika dibutuhkan sewaktu-waktu.
Budi juga mengemukakan daerah yang paling parah dilanda banjir berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring dan Kecamatan Bonorowo. Hingga saat ini, korban jiwa akibat bencana di Kebumen sudah mencapai 4 orang tewas, 1 luka berat dan 3 luka ringan.
Sementara itu dari Banjarnegara Jawa Tengah telah dilaporkan tanah longsor terjadi di 43 titik tersebar di 25 desa dari 12 kecamatan di Banjarnegara. "Satu orang tewas dan kerusakan rumah meliputi 18 rusak berat, 9 rusak sedang, 52 rusak ringan. Saat ini ada 62 rumah terancam longsor dan jumlah pengungsi sekitar 10 kepala keluarga," kata Staf BPBD Banjarnegara, Andri Sulistiyo.
Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana telah merampungkan pemeriksaannya dalam kasus dugaan suap di Kementeri
saco-indonesia.com, Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana telah merampungkan pemeriksaannya dalam kasus dugaan suap di Kementerian ESDM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Selama hampir 5 jam lebih, politisi Partai Demokrat itu telah mengaku dicecar terkait pembahasan anggaran di Kementerian ESDM.
"Saya dipanggil sebagai saksinya Pak WK (Sekjen ESDM Waryono Karno). Enggak jauh berbeda seperti yang kemarin, lebih banyak membahas tentang pembahasan anggaran di ESDM," ujar Sutan, keluar pukul 15.00 WIB, Kamis (23/1).
Sutan juga mengatakan, penyidik juga banyak menanyakan hal itu kepadanya, selaku Ketua Komisi VII di DPR bidang minyak, bumi dan gas. Setiap keputusan, lanjut Sutan, pasti telah memerlukan tanda tangannya. Untuk itulah, menurut Sutan, penyidik ingin mengonfirmasi hal tersebut.
"Jadi yang masalah-masalah anggaran semua, itu yang telah dipertanyakan," ujarnya.
Terkait dalam pemberian THR dari Rudi Rubiandini, Sutan juga mengaku tidak ada hal semacam itu. "Enggak, enggak ada," bantahnya.
Saat ditanya apakah siap untuk disumpah pocong atas kesaksiannya, Sutan malah berkelakar. Sutan juga menyudahi, dan masuk ke dalam mobil Alphard hitam bernopol B 1957 SB.
"Ah, kau ada-ada saja. Udah, udah," singkatnya.
Sebelumnya, kediaman dan ruang kerja Sutan di DPR digeledah oleh penyidik KPK. Diduga, penyidik juga mengendus jejak tersangka di ruangan dan rumah Sutan.
Dalam BAP tersangka Deviardi, Sutan disebut telah bertemu Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini untuk dapat meminta uang tunjangan hari raya. Rudi pun kemudian memberi uang untuk Sutan dan anggota Komisi VII DPR, yang diserahkan melalui Tri Yulianto.
Kemudian, berdasarkan Informasi yang dihimpun, duit dari Tri kemudian dibagikan Sutan kepada anggota Fraksi Demokrat di Komisi VII di sebuah restoran di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.
Editor : Dian Sukmawati
UNITED NATIONS — Wearing pinstripes and a pince-nez, Staffan de Mistura, the United Nations envoy for Syria, arrived at the Security Council one Tuesday afternoon in February and announced that President Bashar al-Assad had agreed to halt airstrikes over Aleppo. Would the rebels, Mr. de Mistura suggested, agree to halt their shelling?
What he did not announce, but everyone knew by then, was that the Assad government had begun a military offensive to encircle opposition-held enclaves in Aleppo and that fierce fighting was underway. It would take only a few days for rebel leaders, having pushed back Syrian government forces, to outright reject Mr. de Mistura’s proposed freeze in the fighting, dooming the latest diplomatic overture on Syria.
Diplomacy is often about appearing to be doing something until the time is ripe for a deal to be done.
Now, with Mr. Assad’s forces having suffered a string of losses on the battlefield and the United States reaching at least a partial rapprochement with Mr. Assad’s main backer, Iran, Mr. de Mistura is changing course. Starting Monday, he is set to hold a series of closed talks in Geneva with the warring sides and their main supporters. Iran will be among them.
In an interview at United Nations headquarters last week, Mr. de Mistura hinted that the changing circumstances, both military and diplomatic, may have prompted various backers of the war to question how much longer the bloodshed could go on.
“Will that have an impact in accelerating the willingness for a political solution? We need to test it,” he said. “The Geneva consultations may be a good umbrella for testing that. It’s an occasion for asking everyone, including the government, if there is any new way that they are looking at a political solution, as they too claim they want.”
He said he would have a better assessment at the end of June, when he expects to wrap up his consultations. That coincides with the deadline for a final agreement in the Iran nuclear talks.
Whether a nuclear deal with Iran will pave the way for a new opening on peace talks in Syria remains to be seen. Increasingly, though, world leaders are explicitly linking the two, with the European Union’s top diplomat, Federica Mogherini, suggesting last week that a nuclear agreement could spur Tehran to play “a major but positive role in Syria.”
It could hardly come soon enough. Now in its fifth year, the Syrian war has claimed 220,000 lives, prompted an exodus of more than three million refugees and unleashed jihadist groups across the region. “This conflict is producing a question mark in many — where is it leading and whether this can be sustained,” Mr. de Mistura said.
Part Italian, part Swedish, Mr. de Mistura has worked with the United Nations for more than 40 years, but he is more widely known for his dapper style than for any diplomatic coups. Syria is by far the toughest assignment of his career — indeed, two of the organization’s most seasoned diplomats, Lakhdar Brahimi and Kofi Annan, tried to do the job and gave up — and critics have wondered aloud whether Mr. de Mistura is up to the task.
He served as a United Nations envoy in Afghanistan and Iraq, and before that in Lebanon, where a former minister recalled, with some scorn, that he spent many hours sunbathing at a private club in the hills above Beirut. Those who know him say he has a taste for fine suits and can sometimes speak too soon and too much, just as they point to his diplomatic missteps and hyperbole.
They cite, for instance, a news conference in October, when he raised the specter of Srebrenica, where thousands of Muslims were massacred in 1995 during the Balkans war, in warning that the Syrian border town of Kobani could fall to the Islamic State. In February, he was photographed at a party in Damascus, the Syrian capital, celebrating the anniversary of the Iranian revolution just as Syrian forces, aided by Iran, were pummeling rebel-held suburbs of Damascus; critics seized on that as evidence of his coziness with the government.
Mouin Rabbani, who served briefly as the head of Mr. de Mistura’s political affairs unit and has since emerged as one of his most outspoken critics, said Mr. de Mistura did not have the background necessary for the job. “This isn’t someone well known for his political vision or political imagination, and his closest confidants lack the requisite knowledge and experience,” Mr. Rabbani said.
As a deputy foreign minister in the Italian government, Mr. de Mistura was tasked in 2012 with freeing two Italian marines detained in India for shooting at Indian fishermen. He made 19 trips to India, to little effect. One marine was allowed to return to Italy for medical reasons; the other remains in India.
He said he initially turned down the Syria job when the United Nations secretary general approached him last August, only to change his mind the next day, after a sleepless, guilt-ridden night.
Mr. de Mistura compared his role in Syria to that of a doctor faced with a terminally ill patient. His goal in brokering a freeze in the fighting, he said, was to alleviate suffering. He settled on Aleppo as the location for its “fame,” he said, a decision that some questioned, considering that Aleppo was far trickier than the many other lesser-known towns where activists had negotiated temporary local cease-fires.
“Everybody, at least in Europe, are very familiar with the value of Aleppo,” Mr. de Mistura said. “So I was using that as an icebreaker.”
The cease-fire negotiations, to which he had devoted six months, fell apart quickly because of the government’s military offensive in Aleppo the very day of his announcement at the Security Council. Privately, United Nations diplomats said Mr. de Mistura had been manipulated. To this, Mr. de Mistura said only that he was “disappointed and concerned.”
Tarek Fares, a former rebel fighter, said after a recent visit to Aleppo that no Syrian would admit publicly to supporting Mr. de Mistura’s cease-fire proposal. “If anyone said they went to a de Mistura meeting in Gaziantep, they would be arrested,” is how he put it, referring to the Turkish city where negotiations between the two sides were held.
Secretary General Ban Ki-moon remains staunchly behind Mr. de Mistura’s efforts. His defenders point out that he is at the center of one of the world’s toughest diplomatic problems, charged with mediating a conflict in which two of the world’s most powerful nations — Russia, which supports Mr. Assad, and the United States, which has called for his ouster — remain deadlocked.
R. Nicholas Burns, a former State Department official who now teaches at Harvard, credited Mr. de Mistura for trying to negotiate a cease-fire even when the chances of success were exceedingly small — and the chances of a political deal even smaller. For his efforts to work, Professor Burns argued, the world powers will first have to come to an agreement of their own.
“He needs the help of outside powers,” he said. “It starts with backers of Assad. That’s Russia and Iran. De Mistura is there, waiting.”