Cari Paket Umroh VIP 2015 di Jakarta Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.

Cari Paket Umroh VIP 2015 di Jakarta Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA. Cari Paket Umroh VIP 2015 di Jakarta

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan 23 gubernur di Indonesia telah mengajukan izin cuti untuk menjadi juru kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. Selain 23 gubernur, 11 wakil gubernur juga sudah mengajukan izin cuti untuk kampanye.

"Saat masa kampanye Pemilu 2014 yang telah diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) , bagi gubernur yang ingin menjadi juru kampanye (jurkam) hanya diperbolehkan selama dua hari kerja serta harus mendapatkan izin dari Mendagri," kata Gamawan di Pekanbaru , Selasa (18/3).

Gamawan telah kembali menjelaskan, dua hari tersebut adalah cuti di hari kerja, sementara di hari libur cukup memberikan laporan. Kalau melanggar, maka akan ada tindakan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Mendagri juga menjelaskan, sampai saat ini pihaknya juga telah menerima pengajuan izin cuti untuk sebanyak 23 gubernur dan 11 wakil gubernur. "Jumlah itu akan bertambah karena kampanye masih berlangsung. Sementara untuk bupati atau wali kota, izin cuti kampanyenya berada di gubernur, bukan mendagri," katanya.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, Muhammad Guntur juga mengatakan sampai saat ini sudah ada empat bupati yang mendapatkan izin cuti kampanye ke Gubernur Riau Annas Maamun.

Mereka adalah Bupati Siak, Syamsuar, Bupati Kuantan Singingi, Sukarmis, Bupati Kampar, Jefri Noer, dan Bupati Rokan Hulu, Achmad.

23 Gubernur & 11 wagub ajukan cuti untuk kampanye ke Mendagri

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Taiwan party leader affirms eventual reunion with China

Artikel lainnya »