Biro Umroh 2016 di Bandung Hubungi 021-9929-2337 atau 0821-2406-5740 Alhijaz Indowisata adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang tour dan travel. Nama Alhijaz terinspirasi dari istilah dua kota suci bagi umat islam pada zaman nabi Muhammad saw. yaitu Makkah dan Madinah. Dua kota yang penuh berkah sehingga diharapkan menular dalam kinerja perusahaan. Sedangkan Indowisata merupakan akronim dari kata indo yang berarti negara Indonesia dan wisata yang menjadi fokus usaha bisnis kami.
Biro Umroh 2016 di Bandung Alhijaz Indowisata didirikan oleh Bapak H. Abdullah Djakfar Muksen pada tahun 2010. Merangkak dari kecil namun pasti, alhijaz berkembang pesat dari mulai penjualan tiket maskapai penerbangan domestik dan luar negeri, tour domestik hingga mengembangkan ke layanan jasa umrah dan haji khusus. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Alhijaz kembali membuka divisi baru yaitu provider visa umrah yang bekerja sama dengan muassasah arab saudi. Sebagai komitmen legalitas perusahaan dalam melayani pelanggan dan jamaah secara aman dan profesional, saat ini perusahaan telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui kementrian pariwisata, lalu izin haji khusus dan umrah dari kementrian agama. Selain itu perusahaan juga tergabung dalam komunitas organisasi travel nasional seperti Asita, komunitas penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu HIMPUH dan organisasi internasional yaitu IATA.
saco-indonesia.com, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawaan (Aher) telah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pad
saco-indonesia.com, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawaan (Aher) telah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari. Dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, Aher telah menilai peran pers menjadi bagian penting dari demokrasi.
"Selamat HPN, kepada semua pihak, semua terkait dengan pers. Pers bagian dari kehidupan. Pilar kebangsaan demokrasi saat ini. Sekarang selain pers ada civil society, media berpengaruh, kekuatan modal juga berpengaruh," tegas Aher usai dalam menghadiri acara Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendikiawan di Depok, Jawa Barat, Minggu (09/02/2014) kemarin.
Aher juga mengusulkan agar media dapat membuat keseimbangan. Selama ini, kata dia, peran kontrol oleh media terlalu menonjol. "Sementara peran pendidikan dan hiburan kurang. Kalau peran kontrol sudah baik, bahkan kelebihan, terlalu over kelebihan peran kontrol, sudah paling top deh," katanya sambil tertawa.
Aher juga menambahkan membangun bangsa harus seimbang melalui tulisan media dalam hal produksi kata yang jangan provokatif. Sebab media, lanjutnya, adalah lembaga yang mempunyai peran amat strategis.
"Tak ada kemajuan tanpa media. Tak ada kecerdasan bangsa tanpa media, media memasivekan banyak hal. Marilah hadirkan fakta media. Kalau fakta suda hadir maka harus seimbang, supaya cover both side," tutupnya.
Editor : Dian Sukmawati
WISATA ROHANI ISLAM KE LIMA DESTINASI
Terletak di Timur Tengah, Mesir merupakan negara dengan dinasti tertua di dunia. Sebelum ada bangsa China dan bangsa lainnya. Pe
Terletak di Timur Tengah, Mesir merupakan negara dengan dinasti tertua di dunia. Sebelum ada bangsa China dan bangsa lainnya. Peradaban Mesir telah dimulai sejak 7.000 tahun yang lalu sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa setiap jengkal tanah di Mesir menyimpan peristiwa sejarah tersendiri.
"Mesir adalah negara yang sangat penting bagi tiga agama yakni Islam, Kristen dan Yahudi karena memiliki sejarah ketiga agama tersebut sehingga banyak umatnya yang melakukan wisata rohani ke Mesir," ucap Alaa Elkasaas, seorang pemandu tur dari agen perjalanan Sito Tours Egypt yang ditemui VIVAlife di kantor ANTV, Jumat, 27 September 2013.
Pria kelahiran Mesir yang kala itu sedang mengunjungi Jakarta untuk pertama kalinya bercerita mengenai beberapa objek wisata rohani di Mesir yang populer dikunjungi umat muslim. Elkasaas yang mahir berbahasa Indonesia karena sering memandu pelancong asal Tanah Air yang berkunjung ke Mesir juga mengatakan mayoritas objek wisata tersebut adalah masjid serta makam tokoh-tokoh Islam. Berikut lima di antaranya.
1. Masjid Imam Syafi'i
Menurut Alaa Elkasaas, masjid yang satu ini banyak dikunjungi umat Islam di dunia terutama dari Indonesia karena banyak muslim Indonesia yang menganut Islam aliran Syafi'i. Masjid dengan kubah besar yang terbuat dari kayu tersebut merupakan salah satu masjid tua di Kairo. Di dalamnya terdapat makam Imam Syafi'i.
2. Benteng Salahuddin Ayyubi
Di benteng ini tersimpan banyak peninggalan sejarah seperti Masjid Alabaster, Masjid Sulaiman Pasha dan Dinding Yosep. Benteng tersebut dibangun pada tahun 1183 M oleh Shalahuddin Ayubi untuk mengawasi kota Kairo dari bukit Mukattam.
3. Masjid Mohamed Ali
Masjid ini sering disebut sebagai masjid pualam karena dindingnya yang memang dilapisi dengan pualam. Terletak di Benteng Salahuddin Ayyubi, masjid ini dibangun pada tahun 1830 M mengadaptasi model Ottoman dengan kubah megan setinggi 52 meter. Dua menara yang takl kalah tinggi yaitu 82 meter terletak di halamannya pun menghiasi masjid tersebut. Dari tempat ini, Anda dapat menikmati keindahan kota Kairo, Sungai Nil, bahkan piramida.
4. Masjid Al-Azhar
Terletak di tengah-tengah kota Kairo, masjid yang berada di depan Universitas Al-Azhar ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Dinasti Fathimiyyah. Kesan pertama saat melihat Masjid Al-Azhar pastilah megah karena bangunan dan menaranya yang indah. Di sini banyak terdapat benda-benda kuno berusia ratusan tahun.
5. Masjid Al-Hussein
Masjid terluas di Kairo ini juga merupakan monumen Islam sehingga banyak umat Islam dari seluruh penjuru dunia menyempatkan datang ke sini saat berkunjung ke Mesir. Masjid Al-Hussein sejak lama telah dinobatkan sebagai masjid negara.
Ex-C.I.A. Official Rebuts Republican Claims on Benghazi Attack in ‘The Great War of Our Time’
WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.
The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.
But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.
“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.
A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.
In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.
Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.
Advertisement
“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”
He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.
“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.
Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.
Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.
Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.
But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.
The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.
But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.
Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.
“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.
Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.
Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”
Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.
Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.
“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”
Suzanne Crough, Actress in ‘The Partridge Family,’ Dies at 52
Ms. Crough played the youngest daughter on the hit ’70s sitcom starring David Cassidy and Shirley Jones.